Kredit Usaha Rakyat

Syarat dan Mekanisme Kredit Usaha Rakyat

Kredit usaha rakyat atau KUR diperuntukkan untuk UMKM dengan tujuan untuk membantu pengembangan perekonomian di bidang riil sehingga dapat mengurangi kemiskinan dan dapat membantu untuk menambah lapangan pekerjaan. Kredit ini dapat digunakan untuk usaha produktif (menghasilkan barang), usaha layak (memberikan jasa) namun belum bankable yaitu UMKM yang belum dapat memenuhi pembiayaan atau syarat pengkreditan dari bank seperti penyediaan agunan.

Syarat umum yang harus dipenuhi UMKMK untuk dapat menerima kredit usaha rakyat adalah:

  • Sedang tidak menerima kredit dari pihak bank ataupun program kredit dari pemerintah.
  • UMKMK boleh mengajukan kredit tersebut walaupun sedang menerima kredit konsumtif misalnya KPR, kartu kredit, kredit kendaraan bermotor.
  • Harus menggunakan Surat Keterangan Lunas dari bank sebelumnya jika UMKMK masih tercatat pada Sistem
  • Informasi Debitur BI namun sudah melunasi pinjaman sebelumnya.
  • Tidak diwajibkan untuk melakukan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia untuk KUR Mikro

Dokumen yang harus dilampirkan untuk mengajukan kredit usaha rakyat oleh UMKMK antara lain:

  1. Dokumen tentang identitas diri dari nasabah seperti KTP, SIM, Kartu Keluarga, Paspor.
  2. Dokumen legalitas usaha seperti akta pendirian usaha, akta perubahan.
  3. Dokumen mengenai perizinan usaha misalnya SIUP, TDP, SK Domisili.
  4. Catatan pembukuan atau laporan keuangan yang dimiliki.
  5. Salinan bukti agunan yang dimiliki.

Jika debitur sudah pernah mendapat dan melunasi kredit ini, dapat mengajukan kembali selama belum bankable. Mekanisme dalam pelaksanaan kredit usaha rakyat yaitu:

  • Penyertaan Modal Negara untuk perusahaan penjamin kredit dari pemerintah.
  • Pembayaran Imbal Jasa sebesar 3,25% oleh pemerintah dari outstanding kredit ini.
  • Mekanisme serta hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur oleh pemerintah, bank pelaksana dan perusahaan penjamin.
  • Dana 100% yang disalurkan merupakan dana komersil bank ke kredit ini.
  • Cicilan pokok dan pembayaran bunga wajib dilakukan penerima.
  • Bank pelaksana kemudian mengajukan Daftar Nominatif Penerima KUR.
  • Sertifikat penjamin (SP) dari PPK yang sesuai dengan SOP.
  • Kolektabilitas no 4 dan 5 mendapat klaim penjamin dari pengajuan bank pelaksana.
  • Pembayaran klaim dilakukan oleh perusahaan Penjamin Kredit setelah melakukan verifikasi.
Tags: ,